Dalam kata-kata lain, tanggapan di atas berarti para ulama di Mandailing berada di luar lembaga tersebut dan hanya memegang peranan doktrinal. Artinya para pemuka agama Islam (ulama) hanya berperan sebagai penegak dan penyebar doktrin agama Islam di tengah kehidupan masyarakat Mandailing.

Secara konseptual masyarakat Mandailing menyatakan bahwa ombar do adat dohot ugamo (adat berdampingan dengan agama). Artinya agama Islam diletakkan oleh masyarakat Mandailing hanya pada posisi yang berdampingan atau sejajar dengan adat. Sampaikan ada yang menganggap bahwa adat tidak tertakluk kepada ajaran agama dan juga keduanya tidak terintegrasi.

Pertama-tama, persepsi bahwa para ulama tidak dimasukkan ke dalam institusi pemerintahan Na Mora Na Toras, tidak begitu tepat. Pengikut-pengikut Paderi yang diangkat sebagai penguasa di Mandailing, yang antara lain diberi tugas untuk merombak kebiasaan hidup orang Mandailing menurut paham Islam Paderi, bukan saja terdiri dari orang-orang Paderi Minangkabau tetapi juga dari golongan Na Mora Na Tora.

Penguasa-penguasa Paderi ini dipanggil kali (asli Qadi, dalam bahasa Arab). Kalis-kalis ini berperan bukan saja sebagai hakim tapi juga sebagai guru agama dan silat. Misalnya, nama bapa Raja Asal yang menjadi Raja di Maga, Mandailing Gordang ialah Raja Ter'ala Kali Sakti, yang menjadi raja di zaman Paderi. Keluarga Raja Asal sekian lama menjadi raja-raja di Maga.

Dengan mengangkat raja-raja tradisional yang pro-Paderi sebagai penguasa-penguasa Paderi di Mandailing, kaum Paderi memasukkan para pemuka Islam ke dalam lembaga pemerintahan Na Mora Na Toras.Atau dalam ungkapan lain, para pemuka Islam menjadi sebagian dari lembaga pemerintahan Na Mora Na Toras menerusi kalis-kalis yang merupakan keturunan raja-raja. Manakala pegangan ombar do adat dohot ugamo (adat berdampingan dengan agama) masyarakat Mandailing tidak semestinya berlawanan dengan agama. Adat dan 'urf (kebiasaan) mempunyai tempat dalam agama Islam asalkan ia tidak bertentangan dengan Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah.

Malah mazhab Maliki menerima adat sebagai salah satu prinsip legal. Fekah Maliki memaikai adat sebagai sumber hukum dalam hal-hal di mana tidak ada nass yang terang. Dalam mazhab Maliki masalih mursala (pertimbangan kepentingan atau kebaikan umum masyarakat setempat) merupakan basis untuk membuat hukum. Maka adat yang tidak membawa keburukan terkira/termasuk sebagai kebaikan/keberuntungan yang boleh diteruskan.

Amalan omar do adat dohot ugamo (adat berdampingan dengan agama) menunjukkan bahwa orang-orang Mandailing barangkali pernah berpegang kepada mazhab (fahaman) yang berbeda dari anutan mazhab Shafie yang mereka anuti hari ini. Ia juga menandakan bahwa para pemuka agama Islam di dalam masyarakat Mandailing telah menangangi persoalan atau permasalahan adat dan mendampingkannya (menimbangkan kemesraannya) dengan Islam.

Wallahu'alam.