Hizbut Tahrir Demo Kantor Perwakilan AS Di Medan

Campur Tangan Asing Sengsarakan Rakyat

Medan, WASPADA
16 Mar 2006

Seratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumut melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Perwakilan Amerika Serikat (AS) di Jl Walikota, Rabu (15/3). Mereka meminta AS hengkang dari bumi Indonesia, karena dinilai terlalu jauh mencampuri urusan ekonomi Indonesia yang membuat rakyat sengsara.

''Campur tangan asing tersebut terlihat jelas pada persoalan yang pada hari-hari terakhir ini mengemuka kontroversi seputar keberadaan perusahaan pertimbangan Free Port di Papua dan pertarungan antara Exxon Mobil Indonesia melawan Pertamina dalam memperebutkan hak pengelolaan kawasan kaya minyak Blok Cepu di Jawa Tengah,'' ujar ustadz Drs Musdar Syahban, humas HTI Sumut membacakan pernyataan sikap HTI.

Berkenaan dengan itu, kata ustaz Musdar, HTI menyatakan bahwa minyak dan barang-barang tambang, sesungguhnya milik rakyat. Disebutkannya barang-barang tambah yang ada di bumi Papua, sudah puluhan tahun dieksploitasi oleh PT Free Port Indonesia dan minyak di Blok Cepu. Sekarang hak pengelolaannya hendak direbut pula oleh Exxon Mobil.

''Rakyat dengan sendirinya mempunyai hak untuk memanfaatkannya demi kesejahteraan dan kemakmuran. Bila untuk eksplorasi dan eksploitasi diperlukan dana dan sarana, maka negara wajib menyediakannya sebagai bentuk tanggungjawab negara untuk mengurusi kepentingan rakyat,'' ujarnya.

Katanya, Islam melarang pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta), apalagi swasta asing dalam pengelolaan minyak dan barang tambang tersebut. Pemberian hak khusus jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum yang ditetapkan syariat Islam, serta tidak sesuai dengan prinsip negara sebagai pengatur dan pelayan kepentingan rakyat.

Musdar mengatakan, bila tambang emas di Papua dibiarkan terus dikelola oleh Free Port dan minyak di Blok Cepu diserahkan kepada Exxon Mobil, maka hasilnya akan lebih banyak dinikmati oleh perusahaan itu ketimbang oleh rakyat di negeri ini. ''Berarti pemerintah membiarkan terjadinya penjajahan ekonomi yang akan makin menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Buktinya selama ini dimana hasil yang diberikan Free Port, baik berupa royalti yang hanya 9 persen maupun pajak, tetap sangat kecil dibanding hasil yang sebenarnya bisa diperoleh.''

HTI menolak cara-cara kapitalistik, termasuk campur tangan negara asing dalam pengaturan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya sistem kapitalisme yang selama ini mencengkeram Indonesia dan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak harus ditinggalkan. Sebagai gantinya di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim diterapkan sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada syariah dan dikelola secara mandiri.

Dukung RUU APP

Dalam waktu yang hampir bersamaan, di gedung DPRDSU, seratusan masyarakat Mandailing Sumut unjukrasa mendukung Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornografi (RUU APP) untuk segera disahkan menjadi Undang-undang.

Masyarakat Mandailing yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Besar Mandailing (Hikma) Sumut diketuai H Amir Hasan Lubis dan Himpunan Wanita Mandailing (Hikwam) diketuai Hj Jasmine Shopia Lubis dan para pengurus Hikma/Hikwam Kota Medan berunjukrasa secara unik di tangga gedung DPRDSU.

Mereka membawa peralatan musik tradisional Mandailing, Gondang Sembilan yang diangkut dengan truk dan menari bersama di tangga gedung dewan tersebut. Mereka meminta Kapoldasu untuk menyapu bersih segala bentuk praktik pornografi dan pornoaksi di Sumut. Selain mendukung RUU APP, dalam pernyataan sikapnya mereka juga mengutuk Yahudi Amerika yang menghina dan memojokkan umat Islam.(h03) (sn)

>>> kembali ke 'warisan budaya'

The contents of this site is the reponsability of the respective contributors